DIGITALINDO - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan keinginannya untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia guna meringankan beban masyarakat. Menurutnya, tingginya biaya logistik menjadi salah satu tantangan utama dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor transportasi.

AHY menyampaikan hal ini setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, di mana mereka membahas pentingnya mengatasi masalah biaya logistik. "Biaya logistik sering kali menjadi tantangan; kita tidak ingin kontribusi biaya pembangunan yang besar menjadi beban berat dalam transportasi," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Rabu (30/10/2024).

Dia berharap dengan menurunkan biaya logistik, proporsi biaya dalam total pembentukan harga dapat diminimalkan. Penurunan ini diharapkan akan berdampak pada penurunan biaya produksi dan harga produk. "Dengan begitu, persentase biaya logistik dapat ditekan lebih baik," tambahnya.

AHY juga menekankan bahwa penurunan biaya logistik akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, serta manfaat ekonomi yang lebih luas. "Dengan demikian, keuntungan dan manfaat ekonomi dapat lebih dirasakan oleh masyarakat dan daerah," ungkapnya.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga mengunjungi Kementerian Perhubungan untuk membahas masalah yang sama. Dia menekankan pentingnya upaya lebih lanjut untuk menurunkan biaya logistik dalam negeri. Menurutnya, pengurangan biaya ini penting untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.

Erick mencatat bahwa Indonesia telah berhasil menekan biaya logistik hingga 13-14 persen, namun masih tinggi dibandingkan negara lain. "Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo, saya melanjutkan koordinasi dengan Menteri Perhubungan agar biaya tersebut bisa ditekan lagi," katanya di Jakarta pada Selasa (29/10/2024).

Dia juga menyoroti potensi penurunan biaya logistik ke depan dengan banyaknya BUMN di sektor transportasi, seperti Angkasa Pura Indonesia, Pelindo, Kereta Api Indonesia (KAI), dan Jasa Marga. "Kami ingin meningkatkan integrasi moda transportasi dan infrastruktur pendukungnya untuk meningkatkan layanan dan menarik lebih banyak pengunjung," lanjutnya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo. Dia berharap koordinasi ini dapat terus berlanjut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Semoga pertemuan seperti ini bisa dilanjutkan agar tidak ada sekat antar kementerian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan program Presiden," tuturnya.

Dalam upaya mempercepat target 100 hari kerjanya, AHY juga memfokuskan pada sejumlah proyek infrastruktur di sektor transportasi yang akan segera diresmikan. Hal ini diungkapkan setelah pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

AHY mengungkapkan bahwa terdapat beberapa proyek infrastruktur yang mendukung konektivitas di sektor darat, laut, dan udara, termasuk perkeretaapian. Dia sedang menyusun detail proyek yang dapat segera diresmikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. "Kami berharap dalam waktu dekat ada beberapa proyek yang bisa segera diresmikan dan digunakan dengan baik oleh masyarakat di berbagai daerah," tuturnya.

Selain proyek fisik, AHY juga berencana untuk mempermudah regulasi di sektor transportasi sebagai bagian dari target 100 hari kerjanya. "Kami akan melakukan pembenahan regulasi yang akan membuat segalanya lebih produktif dan efisien," tambahnya.

AHY juga berupaya untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik dan telah bertemu dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya memimpin upaya ini.

AHY menjelaskan bahwa Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional akan tetap beroperasi dengan harapan dapat menghasilkan solusi. "Kami akan terus mengelola Satgas penurunan tiket pesawat untuk memastikan kenyamanan masyarakat dalam mobilitas," jelasnya.

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini menekankan bahwa penurunan harga tiket pesawat sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, tingginya biaya mobilitas dapat menghambat produktivitas. "Jika kita ingin ekonomi tumbuh, transportasi, termasuk biaya dari dan ke suatu daerah, harus semakin efisien," kata AHY.

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, bersama dengan Kementerian Perekonomian, telah resmi membentuk Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM.