TRACKSKadin: Kecepatan Pengiriman Perlu Diikuti Target Penguatan Logistik
.webp)
08:28, 18 Sep 2023
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan bahwa target penguatan logistik nasional yang dibicarakan oleh pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 harus disertai dengan sistem pengiriman yang cepat.
Erwin Raza, Wakil Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengumumkan Biaya Logistik Nasional 2022 sebesar 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang lebih rendah dibandingkan dengan angka pada tahun 2013, yaitu 25,15% dari PDB.
"Menurunkan biaya logistik saja tidak cukup jika kecepatan pengiriman lambat, keandalan rendah, dan terdapat risiko," kata Erwin Raza dalam acara Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045 di Jakarta pada Kamis (14/9/2023).
Erwin menyatakan bahwa perusahaan dan pelaku bisnis akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam aktivitas logistik, termasuk keandalan, kecepatan, risiko, keselamatan, dan ketahanan.
Unsur-unsur tersebut juga harus digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja logistik setiap tahunnya, selain biaya transportasi, pergudangan, penyimpanan persediaan, dan biaya administrasi.
"Kami perlu merumuskan hal ini bersama-sama, ini adalah tantangan bagi kami, para anggota asosiasi, untuk menghadapinya," ujarnya.
Selain itu, Erwin juga berharap pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengelola sektor logistik di Indonesia. Menurutnya, kendala dalam penanganan masalah logistik sudah terpecahkan karena regulasi terkait telah ada di berbagai kementerian.
Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa regulasi yang khusus mengatur logistik diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut, namun perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu.
"Issue terkait transportasi diatur oleh Kementerian Perhubungan, ada UU pelayaran di sana, ada UU jalan raya, UU kereta api, sedangkan pengiriman diatur oleh Kominfo, dan gudang diatur oleh Kemendag, sehingga cukup rumit," ujarnya.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menghitung biaya logistik nasional dengan menggunakan metodologi Input-Output. Berdasarkan perhitungan ini, ada tiga komponen utama yang diperhitungkan, yaitu biaya transportasi, biaya pergudangan dan penyimpanan persediaan, serta biaya administrasi.
Untuk menyusun kebijakan yang lebih efisien terkait biaya logistik nasional di masa depan, masukan konstruktif dari berbagai pihak terkait, seperti kementerian/lembaga pemerintah, akademisi, asosiasi logistik, dan mitra pembangunan lainnya, sangat diperlukan.